Oligarki dan Politik Demokrasi Indonesia

 Oligarki dan Politik Demokrasi Indonesia

Oleh  Rahima

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai macam tantangan baik dari segi Kesehatan, politika, ekonomi dll. Terutama dalam bidng p
olitik, Berbagai kejanggalan kebijakan pemerintah ataupun wacana-wacana politik seperti Omnibus law, RUU MK, kebijakan dalam pelanggaran protokol Kesehatan, ataupun masifnya politik akomodatif yang membuat koalisi pemerintah begitu gemuk dan semakin memperlihatkan bahwa politik oligarki benar-benar terjadi di Indonesia. Hal ini bukan hal yang baru saja terjadi, masyarakat dapat melihat bagaimana kejadian pada tahun-tahun sebelumnya seperti revisi UU KPK, RKUHP , dll, membuat masyarakat resah. Namun sampai sekarang belum terjawab mengapa politik oligarki dapat terjadi.

Rakyat seringkali menilai kotor sistem politik di Indonesia, bukan hanya itu analis politik Nortwestern University Jeffrey Winters juga menilai demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki sehingga cita-cita untuk mensejahterakan rakyat semakin jauh. Oligarki sebagai salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang mengeluh atas sistem pemerintahan saat ini, Kaum minoritas sebagai penguasa seolah-olah memegang kendali sebuah kepemerintahan dengan tujuan utama demi kepentingan pribadi. Sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja hal ini semakin menyulitkan pemerintah untuk menyamaratakan ekonomi penduduk indonesia. Pada tahun 1945 keadaan kaya dan miskin masyarakat Indonesia jauh lebih merata daripada sekarang. Lantas apa yang salah? Bukankah sekarang Indonesia dikatakan lebih maju?

Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga dan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani “Oligarchia” yaitu oligoi berarti sedikit dan arkhein memiliki arti memerintah. Awal mula sistem oligarki ini terjadi pada negara Yunani kuno. Dalam beberapa teori oligarki dapat disimpulkan sebagai pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar-besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan  untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaaan pribadi. Menurut kepala pusat penelitian politik Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau disingkat (LIPI) mengatakan oligarki politik yang menguat di Indonesia bersumber pada dua hal, Yaitu pertama, ketimpangan ekonomi dengan 0,0000000002 persen masyarakat menguasai 10 persen pendapatan domestic bruto (PDB) Indonesia. Kedua, adanya warisan orde baru dalam sistem ekonomi politik. actor politik, bisnis, dan birokrasi berkoalisi untuk menghasilkan kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat.

Banyak kajian atau pendapat yang mengemukakan bahwa politik demokrasi di Indonesia akan sulit menemukan bentuk idealnya karena telah tercampur dengan politik oligarki. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan atapun wacana politik seringkali disesuaikan dengan para oligark yang bermain dibelakang. Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga ikut campur. Karena disisi lain demokrasi membutuhkan biaya yang tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik. dan itulah sarang oligarki yang tidak memberikan apapun secara Cuma-Cuma.

Menariknya saat ini sistem demokrasi di Indonesia semakin berkembang juga selaras dengan oligarki merajalela. Namun, dapat dikatakan ini bukan sepenuhnya sistem demokrasi yang salah melainkan penegakan hukum yang lemah dan Pendidikan politik masyarakat yang rendah. Menurut Winters dikarenakan jika yang di hadapi masyarakat lemah hukum akan ditegakkan setegak-tegaknya, namun jika yang dihadapi masyarakat elit hukum seolah-olah mundur dan mengalah. Untuk membuat hukum berjalan ke arah yang lebih baik lagi desakan harus berasal dari masyarakat. Seperti yang yang kita ketahui Democracy is the government of the people by the people for the people, dari oleh dan untuk rakyat. 

Disamping itu juga Pendidikan politik rakyat yang rendah harus kembali di tingkatkan, negara bukan hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas namun orang-orang yang memiliki moralitas tinggi. Selain proses Pendidikan politik masyarakat harus ditingkatkan, persyaratan para kandidat pemimpin tingkat nasional, daerah perlu dilengkapi agar proses seleksi kandidat dalam kontestasi sebagai pemimpin nasional dan daerah menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi memadai. tidak bisa jika hanya menyalahkan partai politik saja dalam konteks munculnya praktik oligarki , tetapi harus dilihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif.