Tuesday, November 1, 2016

PEKAN HUKUM PSKH 2016 (LAW DEBATE CONTEST REGIONAL DIY&JATENG)

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, dengan bangga mempersembahkan agenda Pekan Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang diadakan pada 21 November 2016- 2 Desember 2016 Berbagai agenda dan acara Pekan Hukum PSKH 2016, meliputi: Seminar Nasional dan Forum Group Dissucsion, Kompetisi Debat Regional Se-DIY dan Jateng 2016, dan Law Expo dan stand konsultasi hukum. Agenda ini dibuka dan bisa dihadiri untuk umum, adapun rincian dari bermaacam-macam agenda, sebagai berikut:

1.      Lomba Debat Regional DIY&JATENG PSKH UIN Sunan Kalijaga 2016.
TEMA DEBAT REGIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH 2016: “PERBAIKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”.
Jadwal:
Pendaftaran Tim Debat Regional: 01 November 2016 – 20 November 2016
Pembayaran Terakhir Pendaftaran Kompetisi Debat Regional Se-DIY dan Jateng,  tanggal 20 November 2016
Batas Akhir Penutupan Pendaftaran Kompetisi Debat Regional Se-DIY dan Jateng, tanggal 20 November 2016
Registrasi dan Technical Meeting Pendaftaran Kompetisi Debat Regional Se-DIY dan Jateng, tanggal 26 November 2016.
Pelaksanaan Pendaftaran Kompetisi Debat Regional Se-DIY dan Jateng, tanggal 27 November 2016.


Persyaratan Peserta:
  1. Peserta Kompetisi debat adalah mahasiswa Strata-1 (S1) atau sederajat yang masih terdaftar di Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta di Indonesia, kecuali mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  2. TIM peserta Kompetisi Debat, terdiri atas satu Univesitas yang sama, namun diperbolehkan lain jurusan.
  3. Menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku, dan menunjukan aslinya pada saat Kompetisi.
  4. Menyertakan pas photo berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
  5. Melampirkan Surat Tugas dari Perguruan Tinggi
  6. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh "

  • Membayar biaya pendaftaran dan untuk biaya teknis debat sebesar Rp. 300.000,00/tim (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan paling lambat tanggal 20 November 2016. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui rekening BRI, atas nama Santi Susanti No. Rekening 4016-01-015467-53-1 dengan keterangan transfer bertuliskan: (Nama Ketua Tim)_(Asal PTN/PTS)_(Debat Regional PSKH UIN Sunan Kalijaga 2016)”,contoh: “MUHAMMAD RIDWAN_ 08565XXXXXX._Debat Regional PSKH UIN Sunan Kalijaga”. Konfirmasi pembayaran ke Muhammad Ridwan Fahrudin (085867354262). Kemudian mengirimkan softcopy hasil scan tanda bukti transfer ke alamat E-mail: pskhuinsuka@gmail.com
  • Pembayaran Debat Regional PSKH UIN Sunan Kalijaga dapat dilakukan pula di Gedung Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lantai 2 NO. 243.
  • Seluruh berkas dan kelengkapan persyaratan (formulir, fotokopi KTM, pas photo, surat tugas, dan bukti pembayaran) dikirimkan ke alamat: A/N PANITIA Debat Regional PSKH UIN Sunan Kalijaga. GEDUNG Gedung Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lantai 2 NO. 243.Yogyakarta 55281, Indonesia
  • Peserta harus mengikuti semua rangkaian acara Debat Regional PSKH UIN Sunan Kalijaga 2016 yang telah ditentukan panitia.
  • Apabila peserta membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi panitia divisi debat atas nama Muhammad Ridwan Fahrudin (085867354262).


  • Mosi Debat:
    Mosi perdebatan yang ditentukan dalam Debat Regional PSKH UIN Sunan Kalijaga 2016, sebagai berikut:
    1.      Reklamasi Pantai bagi pembangunan.
    2.      Sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan penyisihan 30% daerahnya untuk RTH.
    3.      Pencabutan Hak Milik Tanah oleh Negara bagi Kepentingan Umum
    4.      Revisi UUPPLH
    5.      Pemberlakuan Green Tax dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan
    6.      Amandemen UUD 1945 dalam mewujudkan Green Constitution dan Ecocracy (kedaulatan lingkungan hidup)
    7.      Revisi Peraturan ESDM dalam Pengelolaan Galian Tambang
    8.      Penggunaan Pukat sebagai Alat Tangkap Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Pengelolaan Biota Laut
    9.      Kebijakan Sanksi Penenggelaman Kapal bagi pelaku illegal fishing
    10.  Revisi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
    11.  Pembentukan Pengadilan khusus agrarian

    Tata Cara dan Ketentuan Debat.
    Untuk mekanisme jalannya debat akan diatur dalam tata tertib, yang dapat diunduh "


    Penghargaan:
    Finalis yang terpilih sebagai pemenang terbaik yaitu Juara I dan II akan diberikan Fasilitas penunjang Debat, Sertifikat Penghargaan, Trophy Pemenang, dan Dana Pembinaan sesuai dengan peringkatnya.
    Selain itu akan dipilih 1 (satu) orang Pembicara Terbaik (Best Speaker) untuk diberi penghargaan berupa Sertifikat Penghargaan dan Trophy.
    • Juara I : Trophy Piala, Sertifikat Penghargaan Uang Tunai Rp. 2.000.000
    • Juara II : Trophy Pemenang Sertifikat Penghargaan Uang tunai Rp.1.500.000
    • Pembicara Terbaik (Best Speaker) Sertifikat Penghargaan Unag tunai Rp. 300.000
    • Peserta : Plakat peserta Sertifikat peserta

    NB: bagi yang tidak bisa mendownload formulir dan tata tertib debat bisa mendownload di grup publik facebook "PEKAN HUKUM PSKH 2016"

    Friday, September 16, 2016

    MATERI SEKOLAH HUKUM PSKH 2016

    Telah Hadir Sekolah Hukum 2016 Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

    Unduh materi sekarang juga di Link bawah ini.

    1. Materi 1
    2. Materi 2

    Thursday, July 7, 2016

    Submission (Jurnal Restorasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)


    Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Restorasi Hukum akan dipertimbangkan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

    1.      Bersifat ilmiah dan mengulas permasalahan seputar Syari’ah atau Hukum , baik berupa artikel    maupun hasil penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi)
    2.      Batang Tubuh Naskah, meliputi:
    a.       Judul
    b.      Nama penulis (tanpa gelar akademik; disertai keterangan yang disisipkan melalui footnote berupa instansi/perguruan tinggi, alamat, serta e-mail untuk korespondensi)
    c.       Abstrak (satu paragraf; spasi 1; terdiri dari 100-150 kata dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang menggambarkan esensi keseluruhan tulisan)
    d.      Kata kunci/Keywords (maksimal 5 kata; mencerminkan konsep gagasan atau ide pokok tulisan)
    e.       Pendahuluan
    f.       Pembahasan
    g.      Penutup
    h.      Daftar Pustaka
    3.      Tata Tulis, dengan ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:
    a.       Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar
    b.      Diketik sepanjang 20-25 halaman melalui Microsoft Word, jenis huruf Calibri, ukuran huruf 12, spasi ganda pada kertas ukuran A4
    c.       Rujukan naskah menggunakan footnote, dengan susunan:
                                           i.          Sumber dari Buku
    Nama Penulis (tidak dibalik), Judul Buku, (Kota: Penerbit, Tahun Terbit), halaman
    Contoh: Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 557
                                         ii.          Sumber dari Skripsi
    Nama Penulis (tidak dibalik), “Judul Skripsi”, Nama Kota: Nama Kampus, Fakultas, Tahun Penulisan
    Contoh:
                                       iii.          Sumber dari Artikel/Jurnal 
    Nama Penulis (tidak dibalik), “Judul Artikel/Jurnal”, Jenis Jurnal, vol., No., (Bulan Terbit Tahun Terbit), halaman jurnal
    Contoh: Eka Susylawati, “Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam Perkara Waris”, Jurnal Nuansa, vol. V, No. 2, (Juli-Desember 2008), hlm. 143
                                       iv.          Sumber dari Website
    Untuk rujukan yang bersumber dari website, tidak diperkenankan untuk mengambil rujukan dari website blogspot.com, wordpress.com, serta domain pribadi. 
    Alamat website, tanggal akses.
    Contoh: www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2016
    d.      Apabila rujukan naskah sama, tanpa diselingi oleh rujukan lain, maka menggunakan Ibid
    e.       Apabila rujukan naskah sama namun diselingi oleh rujukan lain, maka dalam penulisannya mencantumkan: Nama Penulis, Judul Rujukan…, (Kota: Penerbit, Tahun Terbit), halaman
    Atau: Nama Penulis (tidak dibalik), “Judul Rujukan...”, Nama Kota: Nama Kampus, Fakultas, Tahun Penulisan
    Contoh: Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi…, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 557
    Atau: Eka Susylawati, “Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama…”, hlm. 143
    f.       Penulisan Daftar Pustaka disusun secara alfabetis (baris kedua menjorok ke dalam), dengan kriteria penulisan:
    Nama Penulis (dengan mendahulukan nama belakang/nama keluarga), Judul Buku, Jumlah Jilid (jika berjilid), Kota Penerbit: Nama Penerbit, dan Tahun Terbit
    Contoh:
    Effendi, Masyhur. 1994. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
    4.      Naskah dikirim dalam dua bentuk, baik secara langsung/via pos maupun via e-mail:
    a.       Dalam bentuk print out/hardcopy sebanyak dua eksemplar  ke kantor Redaksi Jurnal Restorasi Hukum:
    Jln. Marsda Adisucipto, Gedung Student Center Lt. 2, No. 43, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Kode Pos: 55281
    b.      Dalam bentuk softcopy dengan menggunakan lampiran/attachment melalui e-mail: jurnalrestorasi@gmail.com
    5.      Naskah yang masuk ke redaksi akan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Diterima tanpa revisi,    Diterima dengan revisi atau Ditolak. Redaksi akan memberi kabar dimuat atau tidaknya naskah kepada penulis, paling lambat dua bulan setelah naskah diterima.                                                                                             
          NB: Bagi yang ingin mengirim artikel/naskah bisa dikirim ke email, dan mengkonfirmasi setelah mengirim melalui sms yang sudah tertera di pamflet. Terimakasih                           

    Friday, May 20, 2016

    Eksistensi Hukum Adat Perlu Dilestarikan, Oleh: Santi Susanti Ilmu Hukum Semester II



    Eksistensi Hukum Adat Perlu Dilestarikan
    Oleh: Santi Susanti
    Ilmu Hukum Semester II
    Juara Penulisan Essay pada PAB Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) 2016
    Indonesia adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat kelompok  masyarakat yang memiliki suatu kebiasaan atau norma-norma (aturan) yang berlaku dalam dinamika kehidupan. Dijadikan  pula sebagai sumber acuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarkat. Hukum tersebut kerap kali disebut dengan living law, hukum yang hidup dalam masyarakat dan kemudian dikenal dengan istilah Hukum Adat.
    Hukum adat ialah hukum yang ada di lingkungan kehidupan sosial, salah satunya di negara Indonesia. Sumber dari hukum adat itu sendiri adalah berasal dari peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dalam suatu masyarakat. Hukum adat bersifat dinamis karena menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
    Hukum Adat pertama kali dikemukakan oleh seorang Ahli Sastra timur yang berasal dari Belanda, yang bernama Prof. Snouck Hurgrounje pada tahun 1894. Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dahulu kala dikenal dengan istilah ”Adat Recht”. Dalam bukunya de atjehers (Aceh) pada tahun 1893-1984 ia menyatakan bahwa hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah de atjehers. Sedangkan Prof. Nasroe, berpendapat  bahwa adat Minangkabau telah ada di Indonesia sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia. Lalu Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H dalam bukunya menyatakan bahwa istilah Hukum Adat telah dipergunakan oleh seorang Ulama di Aceh, bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut adalah buku yang mempunyai nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.
    Hukum adat mengandung beberapa sifat religius-magis, yaitu agar kehidupan masyarakat bisa tetap aman dan tentram, maka setiap masyarakat itu harus percaya terhadap suatu kekuatan yang bersifat gaib, percaya bahwa adanya kesatuan antara dunia gaib dan dunia lahir, serta harus menjauhi hal-hal yang merupakan pantangan untuk diperbuat. Selain itu, hukum adat di Indonesia juga bersifat komunal atau kemasyarakatan, itu karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Hukum adat yang bersifat komunal ini juga kita dituntut untuk menjaga sikap sopan santun, saling menghormati antara sesama anggota masyarakat serta bergotong royong atau tolong menolong agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
    Sumber-sumber hukum adat yaitu adat istiadat (kebiasaan) atau tradisi masyarakat, kebudayaan tradisional, kaidah dari kebudayaan asli Indonesia, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat, pepatah adat, yurisprudensi adat, dokumen- dokumen yang berlaku saat itu yang berisikan ketentuan-ketentuan, kitab kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-raja, doktrin tentang Hukum adat, serta hasil hasil dari penelitian tentang hukum adat nilai-nilainya yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.
    Menurut pandangan penulis perihal hukum adat, disamping adanya unifikasi hukum yang berupa hukum positif nasional, namun bagaimanapun juga jangan semena-mena meninggalkan hukum adat dan memaksakan dengan hukum positif, karena hukum adat adalah bagian dari sistem hukum yang dapat berlaku di Indonesia, hukum adat dapat tetap berlaku, karena hukum adat juga merupakan suatu cerminan dari kearifan lokal yang berada di dalam suatu wilayah. Hukum adat juga dapat menyesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia dan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi serta ilmu pengetahuan. Dan adanya pluralisme hukum di Indonesia harus dijadikan pilihan bagi masyarakatnya secara konsisten, bahwa hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah.
    Menurut Van Sarigy penganut madzhab sejarah hukum yang benar adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi jika hukum adat suatu wilayah masih kental, maka ia boleh mengesampingkan hukum positif. Konstitusi juga memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat apabila memenuhi syarat, yaitu syarat realitas (hukum adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat), dan syarat idealitas (hukum adat sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuannya diatur dalam undang-undang). Kecuali jika hukum adat sudah tidak relevan karena bertentangan dengan norma sosial dan hak asasi manusia. Maka hukum adat bisa tidak diberlakukan kembali dengan jalan yang sesuai dengan konstitusi secara hormat, adil dan tertib.
    Keberadaan hukum adat dijamin oleh UUD, yaitu terdapat dalam Pasal 32 Ayat 1 dan 2, yang berbungi: Ayat 1: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ayat 2 : “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
    Frans Reumi juga mengatakan bahwa meskipun hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam Undang-undang, tetapi masih melekat kuat dalam setiap suku yang ada di Indonesia. Bila kita tidak menjaga hukum adat dengan baik dan benar maka bisa bisa kita atau penerus negeri ini malah beralih kepada modernisasi atau globalisasi yang datang dari negeri lain dan lupa terhadap identitas yang dimilikimya.
    Beberapa contoh dari masyarakat yang masih memberlakukan hukum adat yaitu masyarakat Papua, hukum adat di sana  berlaku dalam memecahkan kasus-kasus tertentu, misalnya dalam kasus seseorang yang membunuh orang lain dalam kecelakaan lalu lintas, maka orang tersebut dimintai ganti rugi berbentuk uang dan ternak babi dengan jumlah yang relatif besar sehingga memberatkan pelakunya. Selain itu ada masyarakat Bali yang masih menggunakan hukum adat dengan sisten kasta, atau dalam hal yang berkaitan dengan warisan, contohnya seorang anak laki-laki merupakan ahli waris dalam keluarga, sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan suami atau orang tuanya. Namun pada tahun 2010 ada perubahan hukum, yaitu anak perempuan juga berhak untuk menerima setengah hak waris. Namun hal itu tidak berlaku lagi jika seorang wanita Bali berpindah agama dari agama yang dianut nenek moyangnya. Contoh lainnya adalah masyarakat adat Minangkabau, dalam hukum adat mereka wanitalah yang mendapatkan warisan utuh. Sedangkan lelaki bertugas untuk merantau untuk mencari harta.