Problematika Penegakan Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN Oleh: Alfa Aulia Nooraya Ilmu Hukum Semester IV

Problematika Penegakan Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN

Oleh:
Alfa Aulia Nooraya
Ilmu Hukum Semester IV
Juara  Penulisan Essay  Pada PAB Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) 2016

Pembentukan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang ditandatangani oleh Kepala Negara maupun Pemerintah ASEAN pada usia ke-40 tahun ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura pada bulan November 2007, telah membawa perubahan besar dalam lingkup organisasi ASEAN yang pada awalnya bersifat loosed-based menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (rules-based organization) dan menjadi subjek hukum (legal personality).[1] Piagam ASEAN dibentuk sebagai upaya penguatan kerja sama dan mencantumkan ketetapan ASEAN untuk membentuk komunitas ASEAN tahun 2015. Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, serta Komunitas Sosial Budaya ASEAN.[2] Mengacu pada preambule (pembukaan) Piagam ASEAN yang telah disepakati, sesungguhnya ASEAN berupaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran HAM yang saat ini seringkali terjadi di kawasan ASEAN. Isi dari preambule Piagam ASEAN menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN diamanatkan untuk mematuhi penghormatan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental. Pernyataan tersebut secara eksplisit dijabarkan dalam tujuan dan prinsip pembentukan ASEAN, yaitu Pasal 1 ayat (7)[3] dan Pasal 2 ayat (2)[4]. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa ASEAN harus berperan nyata dalam menjaga kesinambungan kawasan ASEAN dalam memberikan pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk mendukung upaya itu, Pasal 14[5] Piagam ASEAN menegaskan bahwa, agar selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental, maka ASEAN wajib membentuk Badan HAM ASEAN, yang tugasnya disesuaikan dengan  kerangka acuan yang akan ditentukan oleh pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Hal tersebut memunculkan inisiatif pembentukan Komisi HAM antarpemerintah negara organisasi ASEAN atau ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR) pada tanggal 23 Oktober 2009, yang kemudian disebut Badan HAM ASEAN. AICHR memiliki 14 mandat dan fungsi yang meliputi promosi dan proteksi HAM, melakukan langkah kooperatif, dialogis, informatif dan konsultatif, melaksanakan kajian tematik, menyiapkan mandat dan tugas lain berdasarkan hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN, dan salah satu mandat dari AICHR adalah mengembangkan Deklarasi tentang HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration). Deklarasi tersebut ditandatangani oleh para pemimpin negara ASEAN dalam KTT ASEAN ke-21 pada tanggal 18-19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja.[6]

Penanganan konflik terkait pelanggaran HAM di kawasan ASEAN bukanlah perkara mudah. Meskipun AICHR telah terbentuk, bukan berarti permasalahan terkait HAM di kawasan ASEAN cenderung berkurang dan dapat diatasi. Sebaliknya, kinerja AICHR dinilai lambat dalam menguraikan konflik terkait pelanggaran HAM, karena faktor internal dimana masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, serta implementasi dari AICHR yang berbenturan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara ASEAN, yaitu prinsip non interference atau prinsip non intervensi dimana setiap negara anggota ASEAN dilarang untuk ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi pada salah satu negara anggota.[7] Asas non intervensi diterapkan untuk melindungi kedaulatan dan hak suatu negara dalam menangani suatu permasalahan. Peran AICHR hanya sebatas pada dialog antarnegara dan penanganan permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Untuk mencegah dampak yang meluas dan merugikan banyak pihak, proses penyelesaian konflik terkait pelanggaran HAM harus segera ditangani melalui jalur hukum, baik dengan mediasi maupun pengadilan. Wacana mengenai pembentukan Pengadilan HAM ASEAN merupakan salah satu upaya penanganan konflik pelanggaran HAM. Namun, terdapat berbagai probematika terkait dengan pembentukannya, yaitu adanya prinsip non intervensi dan belum ditemukannya kesamaan pandangan mengenai visi serta penerapan penegakan HAM diantara pemerintah negara-negara kawasan ASEAN. Selain itu, adanya ketidakmauan (unwilling) dan ketidakmampuan (unable) beberapa negara yang berada di lingkup ASEAN untuk menyelesaikan konflik terkait pelanggaran HAM. Pengadilan HAM nasional tersebut akhirnya menyerahkan permasalahannya kepada Mahkamah Pengadilan Internasional (ICC).

Solusi terkait penegakan HAM di lingkup ASEAN adalah penguatan fungsi perlindungan yang ada pada AICHR. Diharapkan, lembaga tersebut dapat menjadi lembaga yang independen dan efektif melakukan promosi serta perlindungan HAM, serta menciptakan perdamaian di ASEAN. AICHR harus mampu menciptakan solusi dan berani ikut serta, meski mustahil tanpa mencederai asas non intervensi yang dimiliki setiap negara di kawasan ASEAN.

Daftar Pustaka

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. ASEAN Selayang Pandang, edisi ke-19. Jakarta.

ASEAN. 2008. The ASEAN Charter. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Kalyanamitra. 2014. Mekanisme HAM di ASEAN: Peluang Penegakan HAM di Tingkat Regional, dalam “Partisipasi Publik di Negara ASEAN dalam Menyelesaikan Masalah TKI: Tantangan Komunitas ASEAN 2015 dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Buletin Komunitas ASEAN, edisi 4.

---

[1] Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, edisi ke-19, (Jakarta, 2010), hlm. 5

[2] Ibid

[3] To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN, dalam ASEAN, The ASEAN Charter, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), hlm. 4

[4] ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:

a.       Respect for the independence, sovereignity, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;

b.       Shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity;

c.        Renunciation of aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner inconsistent with international law;

d.       Reliance on peaceful settlement of disputes;

e.        Non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;

f.         Respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;

g.       Enhanced consultations on matters seriously affecting the common interest of ASEAN;

h.       Adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitusional government;

i.         Respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of socal justice;

j.         Upholding the United Nations Charter and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States;

k.        Abstention from participation in any policy or activity, including the use of its territory, pursued by any ASEAN Member State or non-ASEAN State or any non-State actor, which threatens the sovereignity, territorial integrity or political and economic stability of ASEAN Member States;

l.         Respect for the different cultures, languages and religions of the peoples of ASEAN, while emphasing their common values in the spirit of unity in diversity;

m.      The centrality of ASEAN in external political, economic, social and cultural relations while remaining actively engaged, outward-looking, inclusive and non-discriminatory; and

n.       Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based regimes for affective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy

Ibid, hlm. 6-7

[5] (1) In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body

(2) This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting

Ibid, hlm.19

[6] Kalyanamitra, Mekanisme HAM di ASEAN: Peluang Penegakan HAM di Tingkat Regional, dalam “Partisipasi Publik di Negara ASEAN dalam Menyelesaikan Masalah TKI: Tantangan Komunitas ASEAN 2015 dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Buletin Komunitas ASEAN, edisi 4, Maret, 2014, hlm. 27

[7] Ibid